Perlindungan Buruh Migran

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang perlindungan buruh migran pada hari Senin, 28 Maret 2016 di pendopo kecamatan Paiton.
Penyelenggara kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, yang di wakili oleh Kasi Perlindungan Sosial, Ibu Nur Hayati, M. Si. Beliau bekerjasama dengan Dinas Transmigrasi yang diwakili oleh Bapak Usman Ali dan Penulis dari Unesa memaparkan materi Trafficking.

Mengapa perempuan perlu memperoleh perlindungan? Karena perempuan paling banyak jumlahnya yang mengalami tindak kekerasan dan target trafficking sebagai pekerja seks komersial. 90 % korban kekerasan dalam sektor rumah tangga dialami oleh perempuan.
Perempuan adalah tiang negara, jika perempuan baik, maka maju negaranya, ujar peserta pelatihan. Sebagian mengatakan karena perempuan lemah, sehingga harus di lindungi.


Menurut (Usman Ali 2016) masyarakat mengidap problem serba instant. Mereka seringkali menggunakan jalan pintas untuk menempuh jalan hidup. Zaman globalisasi memungkinkan orang berpindah tempat secara cepat. Hal itu mempengaruhi cara pandang untuk merubah nasib dengan cara mudah, tidak mau repot.

Pembukaan sosialisasi buruh migran, Senin, 28 Maret 2016 di kec. Paiton

Cara instant dengan serangkaian menghalalkan segala cara telah dilakukan oleh organisasi kejahatan internasional. Organisasi yang berjejaring menjalankan bisnis trafficking. Trafficking atau perdagangan manusia ialah segala transaksi jual beli manusia. (Wikipedia,2016). Trafficking ialah aktivitas yang dilakukan dengan cara mengancam, memanipulasi, memalsukan serta mengeksploitasi manusia. Kegiatan trafficking dimulai dengan rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, serta penampungan dan penerimaan.
Trafficking adalah bentuk eksploitasi manusia yang berupa pelacuran, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh.

Mengapà kerja buruh migran menjadi polemik saat ini? Menurut Yasin, Camat Paiton, karena masyarakat banyak yang tidak tahu prosedur. Rata-rata mereka berangkat dari desa ke luar negeri untuk memperbaiki nasib dan ekonomi.

Warga yang tidak tahu informasi seringkali mengalami masalah. Dalam dinas tenaga kerja, disebut TKIB (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) yaitu tenaga kerja ilegal atau tidak resmi.

Menurut Usman Ali, kantong-kantong TKI di Kabupaten Probolinggo ada di Kotaanyar, Paiton, Tiris, Gading. Untuk itu kehadiran kepala desa sangat bermanfaat untuk melindungi warga di kecamatan Paiton ini. Ujarnya.

Bagaimana cara mengurus kerja ke luar negeri secara legal? Pertama, ada ijin dari suami atau istri bagi yang sudah menikah. Atau ijin orang tua bagi seorang anak. Kedua, memiliki KTP berarti usia diatas 17 tahun. Ketiga, memiliki ijasah minimal tingkat sekolah dasar. Keempat, ada PJTKIS yang akan mengurus perijinan dan dokumen pemberangkatan. Kelima, bersedia mengikuti pelatihan selama 3 bulan di BLK (Balai Latihan Kerja). Semua biaya gratis, dan akan di potong nanti setelah bekerja oleh PJTKI selama 3 bulan sebagian dari gaji yang di peroleh buruh migran.

Pertanyaan dari kepala desa Taman Badrus Sholeh, "bagaimana pencegahan trafficking?". Cara mencegah trafficking ialah dengan cara penguatan pendidikan dan keterampilan bagi anak muda, memberikan perlindungan hukum dan undang-undang bagi pekerja buruh migran, menjaga keselamatan oleh semua pihak, yaitu pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil dan media serta buruh migran sendiri.

Semoga bermanfa'at. Wallahua'lam bis sowab.