Degradasi Layanan Meresahkan

Bangsa Indonesia saat ini mengalami gejala degradasi layanan. Degradasi di segala lapisan masyarakat, miskin dan kaya. Degradasi tersebut nampak dalam keseharian. Kondisi masyarakat penuh antri dan meresahkan seperti zaman orde lama. Degradasi nampak terjadi di sektor umum dan khusus. Disektor umum, pelayanan masyarakat sangat sulit, baik transportasi, layanan bantuan cenderung terlambat, lumpuhnya birokrasi pemerintah. Di sektor khusus mencakup diri insan. Rakyat miskin sakit dan menderita. Orang menderita, dan sulit mendapat sandang pangan. Masyarakat cenderung panik, reaktif dan melakukan jalan pintas memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, jika lapar, dan tidak memiliki makanan, niscaya berusaha memperoleh makan dengan cara baik ataupun buruk. Untuk keluar dari problem ini, apa yang semestinya dilakukan?


***


Degradasi Moral Meresahkan

Oleh : Najlah Naqiyah


Bangsa Indonesia saat ini mengalami gejala degradasi layanan. Degradasi moral disegala lapisan masyarakat miskin dan kaya. Degradasi moral tersebut nampak di keseharian. Kondisi masyarakat penuh antri dan meresahkan seperti zaman orde lama. Degradasi ini nampak terjadi di sektor umum dan khusus. Di sektor umum, pelayanan masyarakat sangat sulit, baik transportasi, layanan bantuan cenderung terlambat, lumpuhnya birokrasi pemerintah. Di sektor khusus mencakup diri insan. Rakyat miskin sakit dan menderita. Orang menderita, dan sulit mendapat sandang pangan. Masyarakat cenderung panik, reaktif dan melakukan jalan pintas memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, jika lapar, dan tidak memiliki makanan, niscaya berusaha memperoleh makan, dengan cara baik ataupun buruk.

Kebijakan pemerintah menaikkan BBM dan minyak tanah terlampau membebani masyarakat. Kondisi pemerintah kolaps. Dan masyarakat dikorbankan dengan menaikkan BBM, dan minyak tanah. Hidup masyarakat kian sulit dan mulai meresahkan. Masyarakat terlihat resah dan gundah. Dimana-mana nampak antrian panjang. Gejala tindak kejahatan meningkat, seperti pencuri, maling di desa dan kota berkeliaran mengancam keamanan. Demikian juga, naiknya biaya transportasi membuat masyarakat jengah. Kenaikan ongkos transportasi tidak disertai dengan pelayanan memadai. Ironinya, kenaikan ongkos tersebut, tidak mendapatkan pelayanan prima. Alih-alih, dengan mahalnya ongkos makin memuaskan pelanggan, justru yang terjadi pelayanan makin sembrono. Penumpang tidak nyaman di perjalanan. Para sopir dan kernet seakan diburu oleh setoran. Jumlah penumpang yang diangkut melebihi kapasistas muatan kendaraan. Contoh, angkot kapasitas angkut sepuluh orang, dipaksa berisi 17 orang. Penumpang dimasukkan seperti barang. Duduk berdesakan dan bergelantungan. Demikian juga angkutan bus umum, tidak kalah mengerikan. Masyarakat berjejal, berdiri disertai dengan kecepatan tinggi. Gambaran keseharian ini terjadi di kalangan miskin dan menengah.

Sementara bagaimana kondisi birokrasi di tengah kemelut krisis ini? Sebagian besar birokrasi lumpuh. Terutama birokrasi pendidikan sekolah dasar, menengah dan tinggi. Lumpuhnya birokrasi bukan tanpa sebab. Lumpuhnya birokrasi disebabkan oleh isu korupsi yang tidak jelas. Birokrasi yang menyalahi prosedur dianggap melakukan korupsi. Untuk jalan aman, maka semua pihak sekarang dalam posisi wait and see (menunggu dan melihat) aksi komisi pemeberantas korupsi. Semua pandangan bisa ditafsir secara sepihak oleh KPK. Dan apabila melanggar undang-undang dan menyalahi prosedur, maka ancamannya adalah korupsi. Tuduhan melakukan korupsi memang tidaklah jelas dan terukur. Misalnya, lambatnya dana kompensasi BBM ke masyarakat, tidak diperhitungkan oleh pemerintah sebagai pelanggaran. Demikian juga biaya untuk sekolah sebagai ganti spp gratis, masih sangat lamban. Akibatnya banyak para kepala sekolah mengeluh dan tidak memiliki dana operasional sehari-hari. Jika dipaksakan untuk menarik iuran kepada murid, untuk membeli alat perlengkapan seperti kapur dan penghapus, maka kepala sekolah diancam melakukan tindak korupsi. Akibatnya, kualitas belajar mengajar sangat terganggu akibat lambannya bantuan sekolah. SPP gratis siswa bukan meningkatkan kualitas belajar, justru yang terjadi adanya gejala penurunan kualitas. Mengapa? Karena bantuan pemerintah ke sekolah terlambat, sementara kebutuhan belajar membutuhkan biaya mendesak dan segera. Akibatnya, kebutuhan murid dipenuhi secara asal-asalan oleh pengelola sekolah.

Bagaimana keluar dari degradasi meresahkan ini? Degradasi ini berkaitan dengan sistem pendidikan integratif. Orang yang moralnya rusak, perlu berbenah melalui pendidikan dan agama. Kebijakan pembangunan pendidikan bertujuan untuk memantapkan pendidikan akhlak/budi-pekerti/moral agama dan nilai sosial budaya. Bagaimana kebijakan tersebut mampu membumi pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi?

Pertama, pendidikan niscaya mengajarkan hard skill dan soft skill. Hard skill meliputi content atau materi ilmu pengetahuan. Hard skill dihasilkan dari kerangka pikir rasional dan realistik. Penguasaan hard-skill membekali anak pengetahuan. Pengetahuan yang menuntunnya di dunia kerja sesungguhnya. Penguasaan materi ilmu membuat masyarakat terus berkembang mencapai hidup efektif. Dengan ilmunya, masyarakat kreatif dan terus belajar sendiri. Sedangkan soft-skill adalah keterampilan yang dipelajari dari hati, perasaan, dan sikap. Keterampilan soft-skill meliputi keterampilan mengenal diri, berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan vokasional. Orang yang terlatih keterampilan soft-skill, memiliki kecerdasan emosional, kerjasama, mengelola informasi untuk eksis hidup.

Kedua, Pendidikan selayaknya mewarnai lingkungan yang bersih dan bertanggung jawab. Tantangan pendidikan memberi konstribusi di masyarakat dengan hidup bersih dan bertanggung jawab. Jika pendidikan mampu menghasilkan output, anak-anak yang bersih, jujur dan bertanggung jawab, maka pendidikan bermanfaat. Pendidikan bisa juga pencipta dan pelaku menuju lingkungan yang bersih dan bertanggung jawab. Lingkungan merupakan prasyarat menggelar dan melatih anak untuk berkarakter dengan budi pekerti. Anak tidak bisa berkembang optimal apabila berada di lingkungan korup. Anak berkembang secara aktual dan potensial apabila lingkungan kondusif. Ikatan kuat antara lingkungan dan pendidikan saling mendukung.

Ketiga, Menghargai profesi guru/dosen. Selama ini guru disebut pahlawan tanpa jasa. Hidupnya seperti mati segan hidup tidak mampu. Kesejahteraan guru disamakan dengan PNS lainnya. Akibatnya, guru tidak berkembang dan sibuk mencari uang tambahan untuk hidup. Guru sepatutnya dihargai, dan sebagai profesi perlu dipayungi oleh undang-undang. Sebab keberadaan guru merupakan model/pembimbing/pencetak generasi bangsa. Apabila guru dihargai sebagai pekerjaan profesi, maka guru harus bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Salah satunya sebagai contoh transformasi nilai-nilai ilmu dan budi pekerti.